Miss(ed) Nationalism

“Society in every state is a blessing, but government even in its best state is but a necessary evil.”
[Thomas Paine, in his pamphlet, titled Common Sense]

Ya, ya. Agni Pratistha memang sudah lama tersisih dari kancah Miss Universe 2006. Dan kita yang mengecam tapi diam-diam mengagumi pun lalu diam-diam pula memendam rasa kecewa. Di latar depan panggung seremonial yang serba resmi, layar digulung, karpet dilipat dan berbagai pejabat dinas terkait bisu seribu bahasa. Kekalahan sudah ditelan, dalam diam dan dalam pahit. Agni pulang tanpa kalungan bunga kemenangan. Malah disambut spanduk dan teriakan para penjaga moral.

Barangkali masih ada yang bersuara bahwa Agni telah berusaha sebaiknya untuk mengharumkan nama bangsa. Astaga. "Mengharumkan nama bangsa" (!). Tiba-tiba saja jargon itu menghembuskan aroma lama berbau nostalgia tentang nasionalisme. Sayang ingatan saya tentang itu tidak jauh dari ruang kelas yang kelabu dengan papan tulis berdebu, di mana ibu guru mencoret-coretkan kapurnya ketika pelajaran PSPB atau PMP. Aroma lama itu tiba-tiba terasa sangit. Saya terpaksa mengaku: bahwa selama ini saya masih berusaha percaya pada narasi agung semacam itu. Antara ingin mengakar pada sesuatu atau cuma menganggapnya sebagai waham. Memangnya makhluk macam apa nasionalisme itu? Apakah ia begitu istimewa? Apakah nasionalisme berkaitan dengan identitas? Budaya? Toh di ajang yang sama pula, identitas nasional itu terkoyak: kontestan Malaysia mengenakan kostum nasional dari etnis yang sama dengan Agni: Dayak! Tiba-tiba kita terhenyak, kaget sekaligus marah, ketika Malaysia mengklaim Dayak juga sebagai identitas nasionalnya. Baru teringat: memang betul bahwa etnis Dayak hidup dan bermukim di minimal dua negara itu.

Nasionalisme Harga Mati
Persoalan itu hanya terendap di ingatanku sampai teraduk kembali beberapa hari yang lalu. Di suatu sore yang berguncang, saya berbincang dengan seorang bapak tua yang tampaknya telah makan asam-garam-gula kehidupan [gulanya lebih banyak, mengingat dia sudah berkecukupan sekarang...] Sepanjang pembicaraan, seperti layaknya seseorang yang has been there, done that, ia menceritakan pengalaman kerja dan hidupnya. Dengan sedikit rasa usil [dan juga rasa sinis bahwa manusia suka pamer diri], saya terus memancingnya bercerita. Di antaranya, pengalamannya menembus hutan-hutan Kalimantan untuk beberapa proyek. Dikatakannya, bahwa etnis Dayak seluruh pulau —termasuk Malaysia— tergabung di bawah kepemimpinan seorang panglima. Bahwa kepentingan etnis mereka ternyata lebih diakomodasi oleh pemerintah Malaysia, sehingga mereka memilih menyelenggarakan pertemuan adat dengan berbondong-bondong pergi ke Malaysia. Bahwa kabarnya pemerintah Malaysia membentuk semacam kementriannya sendiri untuk mengurus etnis Dayak. Bahwa pemerintah Malaysia memperoleh hasil politis yang lebih menguntungkan dengan proses ini. Dan bahwa ternyata Indonesia memang kecolongan lagi...

Waah, betulkah? Tentu saja saya belum bisa mengkonfirmasi kebenaran cerita ini. Butuh pekerjaan wartawan investigasi untuk menyelidikinya. Setahu saya, sejak tahun 1960-an dari awal orde baru, kabarnya etnis Dayak lebih dimanja secara politis di Indonesia ketimbang di Malaysia. Bisa jadi keadaan berbalik sekarang. Boleh saja hingga kini etnis Dayak masih mendapat keistimewaan dalam politik lokal. Tetapi adakah keuntungan politis itu berguna bagi budaya dan adat Dayak? Apa yang bisa kita petik dari kerusuhan memiriskan yang bergolak di tahun ...dan 2001 dulu?

Lalu tiba pada pertanyaan paling krusial: apakah mereka tidak nasionalis?

Saya yang masih berusaha nasionalis disentil dengan kenyataan bahwa nasionalisme kosong kini tidak lagi relevan. Bahkan keterikatan peradaban yang besar pun, plus budayanya, hanya mungkin ada ketika ada proses timbal-balik di antara elemen peradabannya. Mungkin sebuah dialektika yang memungkinkan perkembangan ke depan. Kalau hanya atas nama nasionalisme semata, tetapi tidak memberi kontribusi hidup, untuk apa? Yang ada hanya paham yang jumud, kaku dan mengungkung. Ngerinya, ini yang tercermin di mana-mana lewat retorika semacam NKRI Harga Mati dan sejenisnya. Mengharapkan nasionalisme buta sekarang sama tololnya seperti mengharapkan loyalitas anak tiri kepada ibu tirinya yang kejam. Bedanya, anak tiri tidak lagi meratap sekarang. They simply walk out, or choose to fight. Kasus lama pemberian suaka terhadap separatis Papua oleh Australia seharusnya tidak menyulut sumbu emosi kita [yang seringkali terbukti pendek], tanpa mengingat apa yang sudah dilakukan untuk kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua.

Postmodernisme dan Ketiadaan Strategi
Semenjak modernisme ternyata gagal menjadi penyelamat, tercebur kita ke dunia postmodern, berenang-renang dalam ketidakpastian total. Orang menjadi gundah, resah. Dan gerakan kembali ke akar —entah itu agama atau budaya— tiba-tiba menjadi pilihan yang berkilau. Apalagi kalau diingat bahwa gerakan-kembali-ke-akar ini memiliki musuh favorit: globalisasi.

Globalisasi sering terbukti tidak lebih dari “gombalisasi”. Hegemoni negara maju kadung terlalu kuat, dan mereka tidak segan-segan mempertahankannya. Maka fenomena primordial-fundamentalis tampaknya memang tampil sebagai gerakan counter-globalization yang menjanjikan. Khaled Abou el-Fadl, seorang pakar hukum Islam UCLA, mengatakan bahwa fundamentalisme Islam adalah anak haram modernisme [meskipun saya lebih merasa pas menyebutnya "anak tiri"]. Bertahun-tahun, proses yang disebut kemajuan dunia berderap menggilas segala yang menghalangi. Kaum muslim terpinggirkan dalam proses itu, bahkan kerap menjadi korban. Dari situ, muncul anak-yang-tak-diharapkan, yaitu fundamentalisme. Tetapi bukankah modernisme tidak hanya menghasilkan kaum-muslim-yang-terpinggirkan? Tengok saja suku-suku terasing, gerakan berbau primordial, dan lain-lain. Ini menandakan, ternyata anak tiri modernisme ada banyak sekali. Dan fenomena ini menyebar di mana-mana. Anak-anak tiri dunia seolah bangkit berbarengan dan siap meluluhlantakkan segala retorika modernisme yang mengungkung, kebanyakan dengan konsekuensi kehancuran yang tidak mengenakkan.

Apakah dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa konsep negara telah gagal? Bahwa nasionalisme telah mati? Tidak juga. Bahkan kalau mengingat pernyataan Ben Anderson bahwa bangsa adalah semata "komunitas yang diimajinasikan", rasanya imajinasi itu acapkali terasa sangat kuat, sehingga banyak yang memilih percaya. Imajinasi itu setidaknya masih bisa dibangun pondasinya dengan negara yang mau mengayomi. Ya, di era yang katanya semakin silang sengkarut dan semakin membaurkan batas-batas bangsa ini, negara masih punya peran. Ia bisa menjadikan elemen-elemen yang telah dimilikinya sebagai pembangun bangsa yang utuh.

Berbicara perihal kebudayaan, sebuah negara selayaknya memiliki rancangan besar strategi kebudayaan. Sayangnya, meski sudah berbusa mulut para orator budaya untuk mengingatkan para pamong, tetap saja negara ini terbilang gagal mengayomi budayanya sendiri. Saya pernah membaca teks luar biasa Hikmat Darmawan bahwa bangsa ini harus membangun kisahnya [yang bahkan negarawan sebodoh George W. Bush menyadarinya]. Saya pernah lagi teringat masalah ini ketika M. Dawam Rahardjo sekali lagi mengingatkan pentingnya strategi kebudayaan dalam orasi kebudayaan di Orasi Budaya yang diselenggarakan oleh Galeri Publik (Institute For Global Justice), di Jakarta, pada tanggal 26 Juli 2007. Tapi lalu apa yang kita saksikan? Birokrat bermental dagang dan haus kekuasaan jangka-pendek. Semakin banyak orang yang hanya peduli pada urusan perut dan di bawah perut, tanpa mau mengingat yang di atas perut dan di atas leher. Jangan semata salahkan Singapura, Malaysia dan Thailand kalau mereka diam-diam merampas dan mengembangkan elemen-elemen asli budaya kita. Kalaupun ada semacam usaha mengayomi budaya, yang kita lihat ternyata parade pamer diri yang justru semakin memalukan, dan beraroma blunder. Apa kata dunia ketika ternyata wajah film-film Indonesia di Cannes diurusi para istri pejabat yang bahkan tidak tahu apa arti "box office"?

Berlalu pula masa ketika birokrat dan budayawan bisa menyadari posisi masing-masing dengan rendah hati. Ketika meresmikan Taman Ismail Marzuki, Gubernur DKi masa itu, Ali Sadikin, mengakui bahwa sebagai birokrat ia tidak paham seni. Namun dengan rendah hati ia menyadari pula pentingnya seni dan kebudayaan bagi perkembangan dan survival sebuah bangsa. Ah. Sebuah sikap yang kini langka. Kapankah akan tercipta lagi ruang gerak bagi birokrat dan budayawan untuk saling mengerti? Kapan ruang gerak itu akan terbebas dari ego mereka yang menggelembung menyesakkan? Sementara itu, budaya suku-suku yang membangun Indonesia dan dinamikanya tetap terpinggirkan sebagai kaum pariah dalam wacana penyelenggaraan negara.

Lalu, apakah Agni dengan mengenakan busana Dayak telah mengharumkan nama bangsa lewat penampilannya? Dengan apa yang terjadi di balik layar, maka saya takut bahwa wajah Agni dengan kostum Dayaknya hanya menjadi representasi yang pucat lagi banal tentang negeri ini. Tidak heran.

© Adrian Syah 2007

[tulisan ini saya persembahkan untuk Indonesia di ulang tahunnya, dan bagi EPC, yang telah merasakan menjadi sripanggung gemerlap kontes kecantikan. Apa kabar, sobat?]